Penjelasan AICE PHK Karyawan

Penjelasan AICE PHK Karyawan

Penjelasan AICE PHK Karyawan

Penjelasan AICE PHK Karyawan – PT AFI yang merupakan produsen es krim merek AICE melakukan PHK terhadap sekitar 620 karyawan. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari karyawan tetap sebanyak 595 orang, karyawan kontrak 22 orang, dan pekerja outsourcing (alih daya) 3 orang.

Juru Bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Sarinah mengungkapkan alasan PHK tersebut lantaran perusahaan menilai para buruh melakukan mogok kerja secara tidak sah. Aksi tersebut dilakukan pada 21-28 Februari 2020 lalu.

“Mereka menganggap (mogok) kami tidak sah karena tidak ada risalah perundingan yang menyatakan deadlock (jalan buntu). Tetapi, menurut kami selama ini perusahaan keliru menginterpretasikan frasa ‘mengalami jalan buntu’,” katanya, Kamis.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan produsen eskrim AICE Group terhadap ratusan karyawan disebut tidak dilakukan secara sepihak. Lalu bagaimana cara AICE memastikan tak ada lagi karyawan yang di PHK?

Head of Human Resources dari AICE Group Antonius Hermawan Susilo menjelaskan saat ini manajemen perusahaan berupaya untuk memastikan krisis industrial relation atau PHK tidak terjadi kembali.

Dia menjelaskan saat ini perusahaan memiliki filosofi jika karyawan adalah aset utama perusahaan. Menurut dia, perusahaan memiliki serikat perkerja internal dan dua serikat pekerja dan berjalan harmonis.

“Sangat disayangkan kami saat ini sedang berselisih dengan satu serikat sehingga berakibat aksi mogok kerja dua kali di beberapa periode ini.

Hal ini menyebabkan teman-teman yang tergabung mengundurkan diri karena aksi mogok kerja lebih dari 7 hari dan dikualifikasi mogok kerja tidak sah,” kata Antonius dalam konferensi pers virtual, Jumat.

Untuk diketahui, perihal mogok kerja diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.

Pasal 2 menyebutkan mogok kerja merupakan hak dasar buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal selanjutnya menyebutkan mogok kerja tidak sah apabila bukan akibat gagalnya perundingan. Kemudian, pasal 4 menjelaskan ketentuan gagalnya perundingan, yakni tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena beberapa penyebab.

Pertama, pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Kedua, perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Sarinah menjelaskan pihak buruh dan manajemen AICE telah mengadakan perundingan enam kali, salah satunya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lima perundingan tersebut tidak pernah menemui kesepakatan, tetapi berhasil menghasilkan lima risalah perundingan.

Sayangnya, tak ada satu risalah pun yang berisikan frasa ‘mengalami jalan buntu’ sebagaimana disyaratkan dalam aturan. Ia bilang yang tercantum hanyalah pernyataan ‘tidak ada kesepakatan’.

Fakta tidak tertulis frasa ‘mengalami jalan buntu’ disebut Sarinah sebagai alasan perusahaan yang berbasis di Singapura itu mengklaim mogok buruh tidak sah. Namun, Sarinah mengatakan justru perusahaan sendiri yang bersikeras tidak mau menulis frasa ‘mengalami jalan buntu’.

“Itu sudah biasa, pengusaha pada umumnya tidak mau menulis buntu. Mereka selalu bersedia berunding, bahkan bisa sampai puluhan kali tapi tidak mau bikin risalah ada kata ‘buntu’ atau ‘deadlock’,” jelasnya.

Menurutnya, tafsir ‘mengalami jalan buntu’ dalam aturan tersebut tak mengartikan wajib tertera tulisan ‘mengalami jalan buntu’ dalam risalah perundingan. Namun, lebih kepada kondisi tak terjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

“Menurut kami tafsiran ‘mengalami jalan buntu’ ini bukan tafsiran harus ditulis mengalami jalan buntu, tetapi kondisinya,” katanya.

Menurut dia, hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk Alpen Food Industri. Karena itu perusahaan berupaya untuk meningkatkan harmonisasi dengan karyawan dan mengembangkan koperasi serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Antonius mengatakan saat ini perusahaan sudah melakukan kualifikasi ada 469 karyawan yang mengundurkan diri dan sedang dalam proses.

Pihak AICE juga memastikan tidak pernah ada PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena karyawan melakukan aksi mogok kerja dan dikualifikasi tidak sah dan sudah dipanggil sebanyak 2 kali secara tertulis namun tak ada tanggapan dari karyawan.

Hal tersebut menjadikan karyawan dikaulifikasikan mangkir dari panggilan dan mengundurkan diri.
Ia menyatakan serikat pekerja akan menempuh upaya non litigasi (di luar pengadilan) guna menuntut hak mereka.

Bersama buruh lainnya, ia mengaku akan terus menyerukan kampanye boikot AICE. Mereka juga telah meminta bantuan dari serikat buruh dari negara tetangga, Filipina.

“Kami tidak mau pesangon, kami maunya bekerja kembali dengan kondisi kerja yang sesuai dengan undang -undang,” imbuh dia.

Untuk diketahui, selisih hubungan industrial antara perusahaan dan buruh sudah berlangsung sejak 2017. Perselisihan keduanya bahkan sempat menjadi buah bibir di media sosial.

Buruh mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mulai dari penurunan upah, pekerja kesulitan mengambil cuti, perempuan hamil bekerja hingga malam hari, bonus dibayarkan dengan cek kosong, pelanggaran hak buruh kontrak, dan lainnya.

Sebelumnya AICE menyatakan telah menyelesaikan empat poin perbaikan perusahaan. Hal itu menyusul nota pengawasan yang disampaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan (UPTDK) Wilayah II Jawa Barat pada akhir Februari lalu.

Antonius mengatakan sebagai bagian dari Aice Group telah melaksanakan seluruh nota pengawasan. Keseluruhan perbaikan telah rampung dijalankan oleh perusahaan dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Per hari ini kami menyatakan Aice Group telah merampungkan semua poin dalam nota pengawasan ketenagakerjaan. Berbagai perbaikan yang perusahaan jalankan membuktikan bahwa perusahaan selalu berusaha menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dan prinsip business-compliance ke segala aturan perundangan yang berlaku di industri, merupakan bagian dari nilai inti bisnis Aice Group,” awal Juni lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *