Larangan Kantong Plastik Berlaku Hari Ini

Larangan Kantong Plastik Berlaku Hari Ini

Larangan Kantong Plastik Berlaku Hari Ini

Larangan Kantong Plastik Berlaku Hari Ini – Larangan penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta mulai berlaku hari ini. Para pelanggar akan dikenai sejumlah sanksi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2019, tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

“Mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dilakukan sebelum pengenaan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan. Pengenaan sanksi hanya berupa sanksi administrastif,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Larangan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta mulai berlaku efektif hari ini, Rabu. Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat diwajibkan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan pemberlakuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Andono menjelaskan, tahapan pemberian sanksi administrasi itu merupakan teguran tertulis selama tiga kali. Teguran tertulis pertama akan dilakukan 14×24 jam, apabila masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran tertulis yang kedua selama 14×24 jam dan bila masih melanggar, teguran tertulis akan diberikan 3×24 jam.

“Secara bertahap kita mulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kresek,” kata Andono dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Data Pemprov DKI Jakarta, sampai saat ini jumlah sampah di TPST Bantargebang sudah mencapai 39 juta ton sampah. 34 persen di antaranya sampah plastik.

Sampah plastik jadi persoalan di TPST, kata Andono, karena jenis kantong kresek tidak laku dikumpulkan oleh pemulung untuk didaur ulang. Apalagi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi secara alamiah.

Pemprov DKI sejak jauh-jauh hari juga sudah menyosialisasikan mengenai larangan ini. Di antaranya dengan sosialisasi langsung ke lokasi sebanyak 85 lokasi pusat perbelanjaan atau mall, 2.000 lebih toko swalayan, dan 158 pasar rakyat.

Selain itu Pemprov juga memberikan kembali Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 15 Juni 2020 tentang persiapan penerapan Pergub 142/2020 kepada Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

Kemudian tiga kantor pusat toko swalayan, yaitu Carrefour, Indomaret, dan Alfamart, 85 pengelola pusat perbelanjaan, 2.000 lebih penanggung jawab toko swalayan dan 158 kepala pasar rakyat.

Apabila tidak mengindahkan teguran tertulis yang ketiga, maka akan dikenakan denda kepada pengelola usaha. Denda tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai Rp 5 juta hingga Rp 25 juta.

“Jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3×24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap, Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta, kenaikannya Rp 5 juta,” ucapnya.

Andono mengatakan, pembayaran denda tersebut diberi waktu selama 5 minggu. Apabila pelanggar masih tetap tidak mengindahkan denda tersebut, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

“Jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin,” katanya.

“Secara umum para pelaku usaha mendukung kebijakan ini, namun memang ada beberapa pelaku usaha yang meminta penerapan ini ditunda pelaksanaannya karena satu dan lain hal,” jelas Andono.

“Kebijakan ini justru mengurangi cost pelaku usaha untuk menyiapkan kantong belanja sekali pakai dan konsumen dapat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali,” sambungnya.

Sementara itu Perumda Pasar Jaya juga berkomitmen untuk mendukung larangan tersebut. Direktur Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan pihaknya sejak awal sudah menyosialisasikan aturan tersebut kepada para pedagang pasar dan pengunjung.

Arief menyebut kebijakan ini merupakan salah satu upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. Setiap harinya, pasar tradisional menghasilkan 600 ton sampah, jika pelarangan kantong sampah sekali pakai diberlakukan, ia meyakini ini akan sangat signifikan mengurangi sampah di Jakarta.

Lebih lanjut, Andono menuturkan ada 39 juta ton sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari 39 juta ton itu, 34% diantaranya sampah plastik.

“TPST Bantar Gebang sampah bekas kresek menyumbang jumlah yang signifikan. Saat ini, TPST Bantar Gebang sudah mencapai 39 juta ton sampah. 34%-nya itu plastik dan kebanyakan kantong kresek. Hal ini disebabkan jenis kantong kresek tidak laku dikumpulkan oleh pemulung untuk didaurulang oleh industri daurulang dan sampah jenis ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi secara alamiah,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *